Foto untuk Mengundang Keterlibatan

Selasa, September 30th, 2014
Seorang Pengunjung sedang mengamati foto-foto karya Greg Constantine di Jogja Gallery

Seorang Pengunjung sedang mengamati foto-foto karya Greg Constantine di Jogja Gallery

“Rohingya adalah persoalan tentang negara, kemanusiaan dan demokrasi. Greg Constantine telah memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pesan lebih mendalam tentang kemanusiaan. Karya fotografi Greg Constantine merupakan gerbang bagi masyarakat Indonesia untuk menyadari persoalan ketidakadilan di Indonesia melalui persoalan ketidakadilan di dunia, yakni Rohingya,” kata Alissa Wahid, ketika membuka pameran foto “Exiled to Nowhere: Burma’s Rohingya” di Jogja Gallery pada Sabtu petang, 23 Agustus 2014.

Pameran fotografi yang berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 30 Agustus 2014 ini, diperkaya dengan kegiatan diskusi dan seminar yang diselenggarakan dalam kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pusat Studi ASEAN Universitas Gadjah Mada, dan Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Diskusi juga diselenggarakan melalui siaran langsung di Radio Republik Indonesia dan Radio Sonora Yogyakarta. Perbincangan khusus tentang seni fotografi diselenggarakan di Jogja Gallery dalam kerjasama dengan Kelas Pagi Yogyakarta.

“Fotografi dan Pameran hanyalah merupakan jalan untuk dapat mendiskusikan persoalan orang Rohingya secara lebih detail dan luas karena persoalannya menyangkut hak asasi manusia, identitas, hukum internasional, pengungsian dan sebagainya. Apabila pameran ini dapat membawa perubahan bagi situasi Rohingya, ini merupakan hal yang luar biasa. Kisah tentang pelanggaran hak asasi manusia terjadi di mana-mana sehingga pameran fotografi menjadi salah satu cara untuk mengangkat situasi yang sangat memprihatinkan itu. Akibatnya, pameran ini bukanlah soal fotografi melainkan soal keterlibatan,” kata Greg Constantine.

Situasi tanpa kewarganegaraan seperti dialami oleh orang Rohingya adalah kondisi bahwa orang tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah negara manapun. Akibatnya, ia tidak memiliki kartu tanda penduduk, paspor, akta kelahiran, tidak punya akses pada pelayanan publik, dan kehilangan hak-hak dasarnya. Ada kurang lebih satu juta orang Rohingya yang tak memiliki kewarganegaraan dan mengalami keadaan yang paling buruk di seluruh dunia. Situasi orang Rohingya mewakili persoalan kemanusiaan di seluruh dunia, yakni diskriminasi dan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap warga negara sendiri. Persoalan tentang kewarganegaraan semestinya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap hak-hak dasar yang melekat pada diri seorang manusia.

Di Myanmar, orang Rohingya tidak termasuk dalam 135 etnis nasional yang diakui sebagai warga negara.  Mereka menghadapi kontrol yang sangat ketat oleh pemerintah. Kesulitan yang mereka alami misalnya berupa manipulasi dan pemerasan untuk mendapatkan izin menikah, ancaman hukuman dan pemenjaraan, perampasan tanah dan harta benda, kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan, serta ancaman kerja paksa. Kaum perempuan Rohingya seringkali mengalami penganiayaan dan pelecehan yang sangat tidak manusiawi. Situasi seperti ini memaksa mereka untuk mengungsi ke negeri-negeri tetangga, termasuk ke Indonesia.

Ketika mengungsi, mereka rentan mengalami pelecehan dan kekerasan. Mereka tidak  mendapatkan perlindungan dan seringkali akses mereka pada bantuan kemanusiaan dihambat. Mereka menghadapi penolakan dan hampir tak satu pun negara mau menerima mereka sebagai warga negara.

Pada tahun 2014 ini, jumlah orang Rohingya di Indonesia mencapai 863 orang dengan status pengungsi dan 76 orang dengan status pencari suaka. Di Indonesia, mereka pun tidak dapat bekerja secara formal untuk menghidupi diri dan keluarga. Mereka juga belum memiliki solusi berdaya tahan untuk memutus pengungsian mereka, baik berupa integrasi ke dalam masyarakat Indonesia maupun penempatan ke negara ketiga. Ratusan orang di antara mereka ditahan di Rumah-rumah Detensi Imigrasi, termasuk perempuan dan anak-anak. Kondisi mereka tetap memprihatinkan.

“Meskipun tidak meratifikasi konvensi pengungsi, setiap negara termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi lintas batas. Ini merupakan prinsip standar dalam hukum internasional dan standar humanitarian. Pemerintah Indonesia juga wajib menghormati prinsip ‘non refoulement’, yakni tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal yang masih tidak aman,” kata Gregorius Sri Nurhartanto, dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Situasi tanpa kewarganegaraan dan pelanggar-an hak asasi manusia membutuhkan perhatian besar dari komunitas internasional. Diperlukan perumusan mekanisme hukum agar negara-negara dapat membantu orang tanpa kewarganegaraan di berbagai tempat.

“Komunitas tanpa kewarganegaraan sudah tidak relevan di dunia yang mengagungkan kemanusia-an saat ini. Desak ASEAN untuk menciptakan kebijakan perlindungan bagi mereka,” tulis seorang pengunjung pameran bernama Zulkhan dalam buku kesan dan pesan.

Dalam konteks ASEAN, Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengusulkan dua jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus Rohingya, yakni melalui ASEAN Way yang fleksible dan konstruktif atau melalui  mekanisme Responsibility to Protect. Melalui ASEAN Way, negara-negara ASEAN dapat melakukan diplomasi kemanusiaan terhadap pemerintah Myanmar dan mendorong mereka untuk mengamandemen Undang-undang Kewarganegaraan mereka yang diskriminatif dan menimbulkan persoalan kemanusiaan. Melalui mekanisme Responsibility to Protect, negara  lain dapat memberikan perlindungan atas dasar kemanusiaan ketika sebuah negara tidak berkehendak untuk melindungi manusia yang berada di dalam wilayah kedaulatannya dan justru melanggar hak asasi mereka.

Bagi masyarakat Indonesia, terlibat secara serius dalam mengatasi situasi tanpa kewarganegaraan merupakan hal yang mendesak dan penting. Indonesia perlu mencari upaya hukum, sosial, ekonomi, kultural dan kemanusiaan agar dapat membantu orang tanpa kewarganegaraan yang berada di dalam wilayahnya. ***

Indro Suprobo

Pengungsi: Sebuah Peluang untuk Tumbuh Bersama

Jika kita sebagai keluarga manusia bersikeras untuk memandang pengungsi hanya sebagai beban, kita kehilangan peluang bagi solidaritas yang selalu menjadi peluang untuk saling belajar, saling memperkaya, dan saling menumbuhkan. Lanjutkan baca

Australia: menutup pintu di hadapan krisis kemanusiaan global

Yogyakarta, 20 November 2014. Dengan rasa sedih yang mendalam, Jesuit Refugee Service mengamati langkah mundur pemerintah Australia yang mengeluarkan sebuah perubahan kebijakan terhadap mereka yang sedang mencari perlindungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Pada 18 November 2014, pemerintah Australia mengumumkan … Lanjutkan baca

Tanggap Darurat Gunung Kelud

Bersama dengan Komunitas Relawan Jogja Bersatu, JRS Indonesia mengambil bagian dalam respon emergency Gunung Kelud. Komunitas Relawan Jogja Bersatu sendiri adalah sebuah komunitas yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, baik individu maupun mahasiswa di wilayah Yogyakarta, yang bersinergi dalam respon kebencanaan. Mereka hadir di lapangan untuk menemani, memberikan bantuan konseling, dan menyalurkan barang-barang yang sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, JRS Indonesia memberikan support dana untuk kebutuhan operasional dan belanja barang, dan kehadiran di lapangan selama 2 hari, yaitu di tanggal 26-27 Februari 2014. Lanjutkan baca

33 Tahun Berlalu, Kebutuhan Pengungsi Menjadi Lebih Besar daripada Sebelumnya

Merayakan 33 tahun berada bersama dan melayani pengungsi, JRS ingin mendorong Anda untuk menebarkan keramahtamahanan dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di sini, yakni para pengungsi yang sedang mencari perlindungan. Lanjutkan baca

Vatikan: Paus Fransiskus Menyerukan Keramahtamahan dan Keadilan dalam Kunjungan ke Jesuit Refugee Service

“Memberikan sandwich itu tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kemungkinan untuk belajar berdiri di atas dua kaki sendiri. Amal kasih yang tidak mengubah situasi orang miskin, tidaklah cukup. Belas kasih sejati, yang telah diberikan dan diajarkan oleh Allah kepada kita, menuntut keadilan dan cara agar orang miskin dapat menemukan jalan keluar dari kemiskinan.” Lanjutkan baca

JRS Bergabung dalam Seruan Lintas-Iman bagi Perlindungan terhadap Pengungsi

Jesuit Refugee Service bersama dengan badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) dan perwakilan dari sejumlah organisasi berbasis agama menyerukan perlindungan yang lebih besar bagi para Pengungsi.

Deklarasi multi bahasa setebal 16 halaman, yang dikenal sebagai sebuah Penegasan tentang Keramahan, merupakan yang pertama kali melibatkan UNHCR dan spektrum organisasi-organisasi berbasis agama. Lanjutkan baca

Penemanan JRS Indonesia bagi Pengungsi dan Pencari Suaka 2013

Pada bulan Mei 2013 JRS membantu SUAKA menyelenggarakan pertemuan singkat dengan para Diplomat tentang situasi Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. SUAKA dan JRS terlibat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mendiskusikan dan mendorong agar Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tentang Status Pengungsi dan protokolnya. SUAKA terus memberikan bantuan hukum dan penemanan kepada Pencari Suaka yang sebagian besar merupakan rujukan dari JRS dalam proses Penentuan Status Pengungsi mereka. Saat ini system rujukan yang lebih komprehensif telah dikembangkan dalam kerjasama antara JRS dan SUAKA. Lanjutkan baca

Futsal

Minggu, 9 September 2012, malam. Dua belas orang laki-laki Afrika berjalan menuju ke suatu toko yang agak besar di Cipayung. Mereka itu pencari suaka yang berasal dari Somalia, Sudan, dan Ethiopia. Tempat tujuan mereka ada di lantai tiga di toko … Lanjutkan baca

Ulang tahun JRS Indonesia ke-31

Yogyakarta, 14 November 2011 – 31 tahun bukanlah waktu yang pendek untuk mengukur kehidupan. Selama 31 tahun perjalanan, JRS bangga akan warisan semangat dari Pedro Arrupe yang menggugah keprihatinan orang akan adanya pengungsi. Tahun ini, JRS Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-31 dengan banyak cara yang sederhana. Lanjutkan baca

Hari Pengungsi Sedunia 2009

Dalam peringatan Hari Pengungsi Sedunia tanggal 20 Juni yang lalu, sekitar 50 orang termasuk dosen dan mahasiswa dari Indonesia, Thailand dan Burma/Myanmar berkumpul di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta atas undangan JRS untuk menyaksikan sebuah film yang menggambarkan pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh para pengungsi di negara asal mereka dan di negara suaka (Malaysia). “Secara pribadi saya menghargai semua orang yang membantu mereka (pengungsi) dan menerimanya di negara mereka… mereka ini melarikan diri dan suara mereka menyentuh setiap kita,” ujar Lorence, mahasiswa asal Myanmar/Burma yang masih tersentuh dengan kisah yang disampaikan lewat film tersebut. Lanjutkan baca