Pengungsi

Definisi menurut JRS

Dalam menentukan tentang dengan siapa JRS bekerja, JRS merasa bahwa definisi tentang pengungsi yang dirumuskan oleh konvensi internasional yang ada sekarang, cakupannya terlalu terbatas. Maka dari itu JRS menggunakan definisi “pengungsi de facto” yang mencakup semua “orang yang dianiaya berdasarkan ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial atau politik”; dan “mereka yang menjadi korban dari konflik bersenjata, kebijakan ekonomi yang keliru atau korban bencana alam; serta, demi “alasan kemanusiaan”, termasuk juga dalam definisi ini adalah mereka yang disebut pengungsi internal, yakni warga negara yang “terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena alasan kekerasan yang sama dengan pengungsi pada umumnya namun mereka tidak melintasi batas-batas negara”.

Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Pengungsi

Ada banyak definisi tentang pengungsi, dari yang paling sempit sampai yang paling luas. Setelah Perang Dunia II, negara-negara anggota PBB mendorong lahirnya apa yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Pada mulanya, konvensi ini diterapkan untuk mereka yang mengungsi di Eropa sebelum tahun 1951. Pada tahun 1967, sebuah protokol untuk Konvensi ini telah menghapuskan pembatasan waktu dan tempat yang dirumuskan sebelumnya.

Konvensi ini merumuskan pengungsi sebagai orang yang

Memiliki rasa takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, yang berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya, tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya.

Definisi lain tentang Pengungsi

Karena definisi di atas hanya berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap penganiayaan, organisasi-organisasi regional baik di Afrika (Persatuan Afrika 1969) maupun di Amerika Latin (Organisasi Negara-negara Amerika 1984) telah memperluas definisi tersebut yang mencakup pula pengungsian masal yang terjadi sebagai akibat dari kehancuran sosial maupun ekonomi dalam konteks konflik.

Pengungsi Internal

Pengungsi Internal adalah “orang-orang atau kelompok orang yang telah terpaksa atau harus berpindah atau meninggalkan rumah atau kampung halaman mereka, terutama sebagai akibat dari atau demi menghindari pengaruh konflik bersenjata, situasi kekerasan yang meluas, pelecehan terhadap hak asasi manusia atau karena bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, dan tidak melintasi batas-batas Negara yang diakui secara internasional”. (Prinsip-prinsip Panduan tentang Pengungsian Internal, Pengantar, paragraf 2)

Sebagian besar pengungsi di dunia adalah oarang-orang yang menjadi pengungsi di dalam negerinya sendiri. Hampir 4 juta dari 26 juta orang pengungsi di dalam negeri berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Pencari Suaka

Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.

Penentuan praktis apakah seseorang disebut pengungsi atau tidak, diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan PBB untuk pengungsi (UNHCR). Prosentase permohonan suaka yang diterima sangat beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang sama. Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang membuat mereka terlantar. Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen. Pencari suaka, terutama mereka yang permohonannya tidak diterima, semakin banyak yang ditampung di rumah detensi.

Sangat tidak memungkinkan bagi pencari suaka untuk meninggalkan negeri asal mereka tanpa membawa dokumen yang memadai dan visa. Maka, banyak pencari suaka terpaksa memilih perjalanan yang mahal dan berbahaya untuk memasuki negara-negara secara tidak wajar di mana mereka dapat memperoleh status pengungsi.

Pengungsi Prima Facie

Dalam menghadapi konflik dan pelanggaran hak asasi manusia secara masal, orang-orang seringkali meninggalkan negaranya secara masal. Dalam situasi ini, sangatlah tidak praktis dan tidak perlu untuk mengkaji masing-masing permohonan suaka yang mereka ajukan. Orang-orang ini sudah terbukti dengan sendirinya untuk dapat disebut pengungsi. Contoh dari gerakan pengungsi semacam ini dapat ditemukan dalam diri orang-orang Sudan yang mengungsi ke Chad, orang-orang Chad yang mengungsi ke Republik Afrika Tengah, orang Somalia ke Kenya, orang Sri Lanka yang mengungsi ke India dsb.

Orang tanpa Kewarganegaraan

Tanpa kewarganegaraan adalah situasi di mana tidak adanya status pengakuan berkenaan dengan hal yang membuat seorang individu memiliki landasan yang bermanfaat secara hukum untuk menyatakan kewarganegaraannya, atau di mana ia memiliki klaim yang bermanfaat secara legal namun dihalangi untuk menuntutnya karena pertimbangan-pertimbangan praktis seperti biaya, adanya gangguan sipil, atau ketakutan akan penganiayaan. Badan PBB untuk pengungsi (UNHCR) memperkirakan bahwa ada kurang lebih tiga juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia. Kondisi tanpa kewarganegaraan seringkali menjadi penyebab pengungsian yang terpaksa ketika orang-orang berpindah ke wilayah-wilayah dunia di mana mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Imigran tanpa dokumen

Orang-orang yang melintasi batas-batas negara tanpa dokumen yang memadai (pasport, visa, dsb) disebut sebagai imigran tanpa dokumen (atau secara keliru disebut imigran gelap, karena masuk ke suatu negara secara tidak sah tidak selalu merupakan pelanggaran kriminal).

Meskipun imigran tanpa dokumen ini mungkin membutuhkan perlindungan internasional, seringkali mereka tidak mencari suaka. Meskipun sejumlah imigran tanpa dokumen tidak akan diakui sebagai pengungsi sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1951, tidak berarti bahwa mereka tidak membutuhkan perlindungan internasional. Banyak di antara mereka yang meninggalkan kemiskinan yang parah, konflik umum, kehancuran ekonomi dsb. Di negara penerima, mereka seringkali tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar – seperti kesejahteraan sosial, pendidikan dan perawatan kesehatan – dan tidak memiliki hak atas pekerjaan.